Agus Joko Pramono Wikipedia Fundamentals Explained
Agus Joko Pramono Wikipedia Fundamentals Explained
Blog Article
AHY mengajak seluruh kader Demokrat di seluruh wilayah Indonesia, untuk membuka lembaran baru ke depan.
Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan pekerja media massa yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.
Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan ten nama tersebut ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari ten nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.
This "Cited by" count features citations to the following content in Scholar. Those marked * may be various with the posting in the profile.
Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.
Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu application atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.
Bila melihat dua survei lembaga ini, palagan tiga kandidat ini sulit diprediksi apakah berlanjut ke babak kedua atau justru akan hanya sekali putaran.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman five (lima) tahun atau lebih;
IDI creates World wide Public Goods on a range of subject areas relevant get more info for the get the job done of SAIs. These publications follow a stringent protocol of good quality assurance and so are freely accessible to all.
Sayangnya, hubungan Anies putus dengan AHY pada paruh kedua tahun 2023 lalu setelah melewati pendekatan yang cukup panjang.
Meski ditelikung, AHY tetap memaafkan Anies dan bangkit untuk mencari calon mitra ke koalisi lain. Ia mengajak seluruh kader Demokrat untuk menyongsong perjalanan politik baru dengan hati bersih dan niat yang baik.
Dirinya juga sempat menjadi salah satu panelis dalam debat calon wakil presiden (cawapres) 2024, merumuskan pertanyaan mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital.
“Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti menjadi konstituen,” tuturnya.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the value of prioritizing alternatives in addressing The existing economical situation confronted from the UN as affected by the pandemic and the necessity to boost coordination amongst oversight companies underneath the UN to further improve accountability and governance.